Kesenjangan Sosial Meningkat
Lonjakan harga pangan sedikitnya menciptakan 5 juta orang miskin baru. Kini, jumlah penduduk miskin di atas 36 juta. Angka ini bisa segera turun bila pasokan bahan pangan kembali normal atau ada program khusus yang mampu mendongkrak daya beli rakyat seperti BLT.
Namun, jika harga terus melambung, angka kemiskinan justru akan terus meningkat dan kesenjangan sosial bakal kian lebar.
Dalam situasi yang kian sulit ini, pemerintah diharapkan tidak terpengaruh isu kebohongan publik yang dilontarkan para tokoh agama, melainkan fokus pada tugas utama, yakni menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat, minimal mencegah penurunan daya beli rakyat.
Kenaikan harga pangan dan lonjakan inflasi telah memperlebar kesenjangan. Mereka yang selama ini masuk kelompok hampir miskin, sedikit di atas garis kemiskinan, langsung turun di bawah garis kemiskinan. Sedangkan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin menderita. Pengeluaran yang bertambah tidak bisa ditutup oleh pendapatan. Semakin banyak orang yang putus asa dan bunuh diri.
Garis kemiskinan yang digunakan BPS pada survei Maret 2010 adalah pengeluaran Rp 7.000 per hari. Sekitar 73,5% pengeluaran masyarakat adalah untuk makanan. Dari 52 jenis komoditas pangan yang dihitung untuk memenuhi kebutuhan kalori 2.100 per hari, kontribusi beras terhadap pengeluaran mencapai 25,2% untuk penduduk perkotaan dan 34,1% untuk masyarakat perdesaan.
Data BPS juga menunjukkan, sekitar 64,2% penduduk miskin ada di perdesaan dan 64,6% penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Kondisi inilah yang mendorong laju urbanisasi. Ada kenyataan lain yang menunjukkan tingginya kesenjangan sosial. Sekitar 20% atau 47,6 juta penduduk Indonesia --dua kali penduduk Malaysia-- hidup makmur dengan pendapatan di atas Rp 120 juta atau US$ 13.000 per tahun.
Mereka inilah yang memacetkan jalan raya dengan mobil dan sepeda motor, memenuhi bandara untuk bepergian dengan pesawat terbang, meramaikan mal dan pusat perbelanjaan, serta membeli produk properti. Bila dirinci lebih jauh, sekitar 5% atau 12 juta penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan di atas Rp 500 juta atau US$ 55.000 setahun. Kelompok inilah yang memiliki portofolio investasi di saham, obligasi, dan reksadana.
Dalam piramida pendapatan penduduk Indonesia, sekitar 40% penduduk ada di tengah dan 40% lainnya di bagian paling bawah. Setiap tahun, ada sebagian dari 10% teratas kelompok menengah yang naik peringkat ke level paling atas. Tren inilah yang membuat Indonesia menarik bagi perbankan dan perusahaan sekuritas, dan yang mendorong manajer investasi asing masuk Indonesia.
Kelompok menengah atas bisa berjalan sendiri tanpa perlu intervensi pemerintah. Mereka hanya membutuhkan regulasi yang jelas. Tapi, bagi golongan masyarakat bawah yang berjumlah 40%, intervensi sangat diperlukan. BLT seperti yang diberikan tahun 2005 dan 2008 hanyalah solusi jangka pendek, tidak mampu menyelesaikan masalah pokok. Karena itu, solusi menekan angka kemiskinan lewat BLT tidak dianjurkan.
Untuk jangka pendek, pemerintah perlu menggelar pasar beras murah. Bulog dipersilahkan mengimpor beras untuk memperkuat stok. Tapi, solusi ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar petani tetap mendapatkan insentif untuk menanam padi. Insentif paling penting adalah batas bawah harga gabah yang menguntungkan. Jangan sampai demi konsumen, harga beras di tingkat petani turun dan petani tak lagi bergairah menanam padi. Langkah ini perlu koordinasi berbagai instansi pemerintah,agar petani mendapat insentif harga dan konsumen mendapat harga beras yang terjangkau.
Solusi substansial untuk menekan angka kemiskinan adalah pembagian lahan kepada para petani, penyediaan bibit tahan cuaca ekstrem, dan insentif harga bagi petani. Para ahli menegaskan, produksi beras, cabai, dan sayuran tetap bagus di tengah cuaca ekstrem. Balitbang Kementerian Pertanian sudah menemukan bibit unggul tahan cuaca. Bibit unggul berbagai jenis pangan akan lebih banyak lagi jika LIPI, BPPT, dan universitas seperti IPB dilibatkan juga.
Solusi penting lainnya adalah kepastian untuk tidak menaikkan harga barang yang dikuasai pemerintah atau yang biasa disebut administered price. Pada tahun 2010, inflasi inti hanya 4,28%. Namun, indeks harga konsumen (IHK) melejit 6,9% karena pada periode yang sama, komponen harga yang diatur pemerintah naik 5,4% dan komponen harga bergejolak melesat 17,7%. Pemerintah harus memastikan bahwa tahun ini tidak ada kenaikan harga BBM, tarif listrik, tarif kereta api, dan tarif tol.
Inflasi itu seperti pencuri nan kejam. Inflasi tanpa ampun menurunkan daya beli masyarakat berpendapatan tetap. Mereka yang sudah miskin akan bertambah miskin dan yang hampir miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan. Inflasi akan mengurangi kemampuan perusahaan menyerap tenaga kerja. Inflasi tinggi bahkan memicu PHK.
Agar kesenjangan sosial tidak melebar akibat lonjakan harga pangan, inflasi harus diperangi total, terutama oleh pemerintah. Jika tidak, target penduduk miskin 8% pada 2014 tidak akan tercapai. Karena saat ini, dengan kenaikan harga pangan, penduduk miskin sudah melonjak di atas 15%.
